DPR Dorong Peta Jalan Menyeluruh untuk Industri Kendaraan Listrik Nasional
Kitabersedekah.com – Pembangunan kendaraan listrik di Indonesia dinilai perlu dirancang sebagai agenda industri nasional yang utuh, bukan sekadar upaya memperbanyak produksi maupun penjualan kendaraan. Anggota Komisi VII DPR RI Mohamad Toha meminta pemerintah menyiapkan peta jalan terintegrasi bagi ekosistem kendaraan listrik, termasuk untuk program Mobil Nasional atau Mobnas dan Motor Listrik Nasional atau Molinas.
Permintaan itu disampaikan Toha dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Pengembangan Ekosistem dan Daya Saing Industri Kendaraan Listrik pada Rabu (9/9). Ia menekankan bahwa setiap mata rantai harus diperhitungkan sejak tahap awal, mulai dari bahan baku hingga penanganan kendaraan serta baterai yang telah habis masa pakainya.
“Kalau kita bicara ekosistem, sejak awal kita harus melihatnya secara menyeluruh. Ekosistem itu tidak hanya berbicara dari tengah kemudian menyebar, tetapi harus mencakup seluruh wilayah dan seluruh rantai proses, dari hulu sampai hilir,” ujar Toha.
Rantai Industri Tidak Berhenti di Pabrik
Toha menyoroti perlunya kebijakan yang mencakup penyediaan material, pengembangan teknologi, industri komponen, kesiapan tenaga kerja, proses manufaktur, distribusi, pemasaran, serta layanan setelah penjualan. Peta jalan tersebut juga perlu menjawab cara pengelolaan kendaraan dan baterai ketika tidak lagi layak digunakan.
Dalam pandangannya, keberhasilan industri kendaraan listrik tidak cukup dinilai melalui angka unit yang keluar dari fasilitas produksi atau jumlah kendaraan yang terserap pasar. Kesiapan masyarakat untuk memperoleh perawatan, suku cadang, dan layanan purna jual juga menjadi bagian penting dari pengalaman pengguna sekaligus keberlanjutan industri.
Ia mempertanyakan apakah pemerintah telah memiliki rancangan kebijakan yang benar-benar menyatukan seluruh unsur tersebut. Pada sektor hulu, sejumlah isu masih memerlukan kepastian, seperti kemampuan produsen domestik membuat rangka dan komponen, ketersediaan bahan baku, tingkat ketergantungan terhadap pasokan impor, kapasitas tenaga kerja, penguasaan teknologi, dan daya dukung industri nasional.
Kerangka yang lengkap akan membantu memastikan bahwa pertumbuhan kendaraan listrik tidak hanya menciptakan pasar bagi produk akhir, melainkan juga membuka ruang penguatan bagi rantai pasok dalam negeri. Dengan demikian, program Mobnas dan Molinas dapat dinilai dari dampaknya terhadap industrialisasi, kemampuan teknologi, kesempatan kerja, dan ketahanan industri nasional.
Peran Strategis Kementerian Perindustrian
Toha memandang Kementerian Perindustrian memegang peranan sentral dalam agenda tersebut. Kementerian itu dinilai tidak cukup ditempatkan sebagai salah satu pihak yang terlibat, melainkan perlu menjalankan fungsi regulasi yang kuat untuk mengarahkan keseluruhan ekosistem industri kendaraan listrik.
Koordinasi kebijakan menjadi penting karena kendaraan listrik bersinggungan dengan banyak kebutuhan sekaligus: manufaktur, komponen, sumber daya manusia, teknologi, jaringan distribusi, perawatan, dan pengelolaan limbah. Tanpa arah yang terukur, setiap bagian dapat berkembang sendiri-sendiri tanpa membentuk ekosistem yang saling menopang.
Toha juga meminta tujuan utama Mobnas dan Molinas diperjelas. Pemerintah perlu menentukan apakah kedua program itu terutama dimaksudkan untuk mendorong peningkatan produksi serta penjualan, atau menjadi instrumen industrialisasi yang lebih luas. Kejelasan sasaran diperlukan agar ukuran keberhasilan tidak berhenti pada jumlah kendaraan di pasar.
“Kalau kita bicara ekosistem, yang kita lihat bukan hanya produksi. Ketika kendaraan sudah diproduksi, kita harus melihat kesiapan di sisi hilir: pemasaran, distribusi, layanan purna jual, pemeliharaan, ketersediaan suku cadang, sampai dengan bagaimana kendaraan tersebut diperlakukan ketika sudah tidak layak digunakan,” jelasnya.
Baterai Bekas Harus Diantisipasi Sejak Dini
Persoalan baterai menjadi salah satu perhatian utama. Toha meminta pemerintah tidak menunda penyiapan mekanisme untuk mengumpulkan, mengolah, menggunakan kembali, dan mendaur ulang baterai kendaraan listrik. Kebijakan di tahap akhir masa pakai kendaraan harus hadir sejak perencanaan awal, agar penambahan kendaraan listrik tidak menyisakan persoalan limbah di kemudian hari.
Ia mengingatkan bahwa kendaraan dan baterai dapat mencapai titik ketika tidak lagi dapat digunakan setelah lima atau sepuluh tahun. Pada fase itu, pemerintah perlu memiliki jawaban yang jelas mengenai pemrosesan komponen, kemungkinan pemanfaatan kembali sebagai bahan baku, lokasi penanganan limbah, serta pihak yang memikul tanggung jawab.
“Misalnya setelah lima atau sepuluh tahun kendaraan dan baterainya sudah tidak lagi layak digunakan, bagaimana kebijakan pemerintah terkait daur ulangnya? Apakah baterai dan komponen kendaraan dapat diproses kembali menjadi bahan baku? Ke mana limbahnya dibawa? Siapa yang bertanggung jawab? Semua itu harus sudah dipikirkan sejak awal,” ujarnya.
Pengelolaan baterai yang dirancang sejak awal akan menjadi penanda bahwa transisi kendaraan listrik tidak hanya berorientasi pada penggunaan teknologi baru, tetapi juga pada siklus hidup produk secara menyeluruh. Hal itu mencakup masa produksi, pemakaian, perawatan, hingga tahap ketika kendaraan berhenti beroperasi.
Mobilitas dan Infrastruktur Perlu Berjalan Bersama
Selain aspek industri, Toha meminta pemerintah melihat Mobnas dan Molinas melalui sudut pandang mobilitas masyarakat serta pembangunan ekonomi secara lebih luas. Kenaikan produksi kendaraan bermotor perlu dibarengi kesiapan infrastruktur jalan dan sistem transportasi yang memadai.
Tanpa perencanaan yang sejalan, bertambahnya jumlah kendaraan berpotensi memperbesar kemacetan. Karena itu, arah pengembangan kendaraan listrik perlu ditempatkan dalam kebijakan transportasi yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kapasitas infrastruktur, dan tujuan ekonomi nasional.
Toha menegaskan bahwa pemerintah perlu merumuskan target secara jelas dan dapat diukur: apakah Mobnas dan Molinas diarahkan untuk mempercepat industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri domestik, mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan penguasaan teknologi, atau hanya mengejar pertumbuhan penjualan kendaraan. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan bentuk peta jalan yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik nasional secara lengkap.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan?
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan matter?
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.