DPR Dukung Hibah Motor Listrik BGN ke Guru Honorer Daerah
Meeting Results – Merahputih.com – Komisi IX DPR RI, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Yahya Zaini, mengambil keputusan untuk mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menghibahkan motor listrik yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada guru-guru honorer. Keputusan ini diambil setelah pengadaan kendaraan roda dua tersebut dinilai tidak efektif dan menimbulkan kritik yang signifikan dari berbagai pihak. Menurut Yahya, inisiatif hibah ini merupakan solusi yang tepat guna memaksimalkan manfaat dari aset yang berasal dari dana rakyat.
BGN menghadirkan skema hibah sebagai alternatif untuk mencegah pemborosan dana negara. Mengingat jumlah motor listrik yang dibeli tidak sejalan dengan kebutuhan aktual di lapangan, maka pengalihan kepemilikan kepada guru honorer dianggap lebih bijak. Yahya Zaini menjelaskan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut seharusnya diberdayakan untuk tujuan yang lebih strategis daripada hanya menjadi alat transportasi internal. “Aset-aset yang berpotensi memberi manfaat ekonomis harus didistribusikan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Revisi penggunaan aset ini menjadi topik utama dalam rapat tertutup yang diadakan antara Komisi IX DPR dan BGN pada Senin (15/6). Dalam pertemuan tersebut, selain membahas rencana hibah, juga diperiksa kinerja penyedia barang dalam proyek pengadaan. Keputusan hibah dianggap lebih efektif karena memastikan aset tersebut tidak terbengkalai. “Kita harus menjamin bahwa barang-barang yang dianggarkan tidak hanya menjadi simbol tapi benar-benar memberi manfaat nyata,” tambah Yahya.
Penolakan Awal terhadap Pengadaan Motor Listrik
Sikap Yahya Zaini terhadap pengadaan motor listrik berdasarkan energi listrik dibagi menjadi dua fase. Awalnya, ia menolak skema ini karena memandang bahwa kendaraan roda dua tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan SPPI, instansi yang mengelola layanan dapur wilayah. “SPPI tidak memerlukan armada dengan mobilitas tinggi, apalagi yang ditenagai listrik,” jelasnya.
BGN sendiri merancang pengadaan motor listrik sebagai upaya mempercepat distribusi bahan makanan ke daerah-daerah yang terpencil. Namun, kritik muncul karena pengadaan ini diduga lebih berfokus pada efisiensi birokrasi daripada kebutuhan langsung masyarakat. “Fungsi armada ini tidak selaras dengan kondisi lapangan,” tulis laporan resmi BGN yang dikutip dalam rapat.
Yahya Zaini menegaskan bahwa keputusan hibah harus didasari analisis mendalam. “Kita harus memastikan bahwa aset yang dihibahkan benar-benar diperlukan oleh penerima, dan tidak hanya sebagai pengalihan untuk menghindari kerugian negara,” imbuhnya. Menurut dia, pengadaan motor listrik dinilai berisiko mengurangi efisiensi karena tidak ada data pasti tentang tingkat penggunaannya.
Kritik terhadap Transparansi dan Ketidakprofesionalan Vendor
Keputusan hibah ini juga memicu kritik terhadap proses pengadaan yang dilakukan oleh BGN. Komisi IX DPR menyoroti minimnya transparansi korporasi dari penyedia barang, terutama dalam laporan pertanggungjawaban awal tahun anggaran. “Kita kehilangan kemampuan mengawasi karena tidak ada laporan resmi yang diberikan sejak awal,” kata Yahya Zaini.
BGN diduga memperoleh motor listrik dengan harga yang lebih tinggi dari nilai pasar. Yahya menyoroti bahwa vendor pemenang tender tidak memiliki jaringan dealer dan fasilitas layanan purnajual yang memadai. “Vendornya tidak profesional, tidak punya tempat servis dan dealer, yang paling disesalkan adalah harga barang dinaikkan secara signifikan di atas nilai pasar,” katanya dalam pidato resmi.
Parlemen juga menilai bahwa keputusan hibah tidak sepenuhnya menghilangkan risiko korupsi. Pihak BGN disebut mengabaikan proses penilaian kinerja penyedia barang. “Kita harus memastikan bahwa vendor tidak hanya menerima kontrak karena pertimbangan politik, tapi juga berdasarkan kualitas dan keandalan,” tambah Yahya.
Respons dari Badan Gizi Nasional
Menanggapi kritik yang muncul, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan belanja barang tahun anggaran 2025. Langkah ini diharapkan dapat memberi kejelasan tentang transparansi dan penggunaan dana. “Kita sedang memperbaiki sistem pengadaan untuk menghindari penyalahgunaan,” jelasnya.
Arumsari juga menyampaikan bahwa proses hibah tidak terlepas dari penyelidikan yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung terkait dugaan tindak korupsi dalam pengadaan motor listrik. “Audit internal dan penyelidikan eksternal akan menjadi dua lini kebijakan untuk memastikan tidak ada kecurangan,” tambahnya.
Keputusan hibah ini diharapkan dapat menjadi contoh kebijakan efektif dalam penggunaan aset negara. BGN menegaskan bahwa motor listrik akan dialihkan ke guru honorer yang lebih membutuhkan untuk menjalankan tugasnya secara optimal. “Kita percaya bahwa guru-guru honorer bisa memberikan dampak lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Pola Kritik dan Perubahan Strategi DPR
DPR juga menyoroti perubahan strategi BGN dalam menghadapi kritik publik. Selain mendorong hibah, lembaga legislatif ini meminta BGN untuk merancang skema pengadaan yang lebih inklusif. “BGN harus memperhatikan penggunaan aset dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya efisiensi birokrasi,” saran Yahya Zaini.
Adapun tentang kinerja vendor, BGN disebut belum menunjukkan kejelasan dalam proses tender. “Vendornya tidak memiliki kualifikasi yang memadai, dan kami tidak memahami alasan harga barang dinaikkan,” kata Yahya. Ia menilai bahwa peningkatan harga tidak sebanding dengan kualitas layanan yang diberikan. “Mark up ini menunjukkan ketidakjujuran dalam memperoleh kontrak,” lanjutnya.
Yahya Zaini menambahkan bahwa keputusan hibah ini juga bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem distribusi barang. “Kami berharap BGN bisa memperkuat transparansi dan mengedepankan kelayakan penerima aset,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa DPR akan terus memantau proses ini untuk memastikan tidak ada pemborosan dana negara.
Kritik terhadap BGN juga melibatkan aspek keuangan. Dengan memarkup harga, BGN dikhawatirkan menghabiskan dana lebih dari yang diperlukan. “Kita harus menghindari penggunaan dana yang tidak efektif,” kata Yahya. Ia menyoroti bahwa peningkatan harga tidak diperlukan jika ada pilihan lebih murah yang tetap berkualitas.
Pembicaraan antara Komisi IX DPR dan BGN tidak hanya fokus pada hibah, tapi juga pada revisi kebijakan pengadaan barang. “Kita ingin BGN mengembangkan model pengadaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat,” pungkas Yahya. Harapan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menyelaraskan tujuan pengadaan dengan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan adanya audit internal dan penyelidikan eksternal, BGN dituntut untuk menunjukkan kejelasan dalam pengelolaan dana. Yahya Zaini menegaskan bahwa DPR akan terus mendorong transparansi hingga keputusan ini dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap. “Kita tidak akan memberi keleluasaan tanpa bu
