YLBHI Menyayangkan Keputusan Pelimpahan Kasus Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Agung
YLBHI Kritik Pelimpahan Kasus Febrie ke Kejagung – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melalui ketuanya, M Isnur, menyampaikan kritik tegas terkait keputusan pelimpahan penanganan kasus yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah. Kasus ini mencakup dugaan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang semula ditangani oleh Polri, namun kemudian dipindahkan ke Kejaksaan Agung. Menurut M Isnur, langkah tersebut dapat menciptakan preseden yang kurang menguntungkan bagi sistem peradilan Indonesia.
Ketidakpastian Hukum dan Tergerusnya Kepercayaan Publik
Dalam pernyataannya yang disampaikan kepada media di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 14 Juli, M Isnur menekankan bahwa pelimpahan ini bukan sekadar perpindahan kewenangan administratif. Lebih dari itu, keputusan tersebut berpotensi merusak fondasi sistem hukum yang telah dibangun selama ini. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegak hukum juga akan semakin terkikis jika kasus-kasus penting tidak ditangani dengan cara yang tepat.
Pelimpahan ini berpotensi merusak sistem hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum juga akan semakin tergerus.
M Isnur menjelaskan bahwa perkara-perkara yang melibatkan aparat penegak hukum seharusnya menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi benturan kepentingan yang dapat terjadi jika kasus ditangani oleh lembaga yang memiliki hubungan struktural atau fungsional dengan pihak-pihak yang terlibat. Independensi proses hukum menjadi kunci utama dalam memastikan keadilan.
Dasar Hukum dan Kewenangan KPK
Menurut analisis YLBHI, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah memberikan ruang yang jelas bagi lembaga antirasuah untuk mengambil alih penyidikan maupun penuntutan perkara korupsi. Kewenangan ini berlaku apabila perkara sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, YLBHI berpandangan bahwa langkah yang lebih tepat bukanlah memindahkan penanganan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung, melainkan menyerahkannya kepada KPK.
Hal ini bertujuan agar proses hukum dapat berjalan secara independen, transparan, dan akuntabel. Transparansi dalam setiap tahap proses hukum akan memberikan jaminan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil. Akuntabilitas juga menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dampak Terhadap Pengungkapan Jaringan dan Aset
Selain menyoroti aspek kewenangan, M Isnur juga mengingatkan bahwa pelimpahan perkara pada tahap penyidikan berpotensi menghambat pengungkapan pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Selain itu, penelusuran aset yang berasal dari tindak pidana korupsi juga dapat terhambat jika proses tidak dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan penuh. M Isnur menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh menutup ruang untuk mengungkap seluruh jaringan pelaku dan memulihkan kerugian negara.
Jangan sampai proses hukum justru menutup ruang untuk mengungkap seluruh jaringan pelaku dan memulihkan kerugian negara.
YLBHI selanjutnya mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyidikan yang berujung pada pelimpahan perkara. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses hukum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di saat yang sama, YLBHI juga mendorong KPK untuk menggunakan kewenangannya secara aktif dalam mengambil alih penanganan perkara apabila syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK telah terpenuhi sepenuhnya.
Kasus Febrie Adriansyah ini menjadi momen penting bagi Indonesia untuk mengevaluasi efektivitas sistem penegakan hukum yang ada. Keputusan yang diambil dalam kasus ini dapat menjadi preseden bagi penanganan kasus-kasus serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, YLBHI berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan baik dan benar.
